|
Ambang batas parlemen kembali menjadi sorotan dalam pembahasan RUU Pemilu. Ketentuan ini dinilai berpengaruh langsung terhadap keterwakilan suara pemilih sekaligus konfigurasi kekuatan partai politik di DPR. Usulan penghapusan ambang batas memunculkan pro dan kontra di kalangan fraksi, karena di satu sisi dianggap lebih inklusif, namun di sisi lain dikhawatirkan berdampak pada efektivitas dan stabilitas sistem parlementer. Apa saja konsekuensi politik dan demokrasi dari usulan tersebut? Hal-hal apa yang perlu dicermati publik menjelang perubahan aturan pemilu? Dibahas bersama Mantan Ketua Panwaslu Jakarta sekaligus Pengamat Pemilu, Ramdansyah, dalam dialog yang mendalam dan berimbang. |