Guru Besar Unila nilai B50 perlu kehati-hatian, produktivitas sawit rakyat terancam stagnan

Rencana pemerintah meningkatkan campuran biodiesel dari B40 menjadi B50 perlu dikaji secara cermat, terutama di tengah masih rendahnya produktivitas sawit rakyat dan lambatnya peremajaan kebun. Tanpa tambahan produksi yang signifikan dari sisi hulu, kebijakan B50 berpotensi menekan pasokan crude palm oil (CPO) dan berdampak pada kenaikan harga minyak goreng.

Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Lampung sekaligus ekonom senior INDEF, Prof. Bustanul Arifin, menegaskan hal tersebut dalam wawancara program Talk Highlight Radio Elshinta, Selasa (6/1/2026).

“Kalau B50 dipaksakan, ada risiko harga minyak goreng naik. Titik optimal blending menurut kajian ada di kisaran 38 persen. B40 masih relatif aman, tapi B50 perlu kehati-hatian,” ujar Bustanul.

Ia menjelaskan, tantangan utama sektor sawit nasional saat ini justru berada di sisi hulu. Sekitar 41–42 persen perkebunan sawit Indonesia dimiliki rakyat, sementara sekitar 48 persen dikelola perusahaan swasta besar, dan sisanya perkebunan negara.

“Data terakhir menunjukkan sekitar 41 sampai 42 persen sawit kita adalah milik rakyat. Luasannya umumnya 2 sampai 3 hektare, ada juga yang sampai 10 hektare. Perusahaan swasta sekitar 48 persen, sisanya perkebunan negara,” jelasnya.

Total luas perkebunan sawit Indonesia pada 2024 tercatat sekitar 16,8 juta hektare dan diperkirakan meningkat menjadi 17 juta hektare pada 2025. Dari sisi produksi, Indonesia diproyeksikan menghasilkan sekitar 49 juta ton CPO pada 2025, naik dari sekitar 45 juta ton pada 2024 yang terdampak fenomena El Nino.

Namun, Bustanul menilai besarnya produksi nasional tersebut belum mencerminkan kinerja kebun sawit rakyat. Produktivitas tandan buah segar (TBS) sawit rakyat rata-rata masih di kisaran 10–12 ton per hektare per tahun, jauh di bawah potensi ideal.

“Kalau kondisi ideal, produktivitas TBS bisa mencapai 30 ton per hektare. Perusahaan swasta rata-rata sudah di kisaran 16–18 ton. Sawit rakyat masih tertinggal jauh,” katanya.

Setelah dikonversi menjadi CPO, produktivitas sawit rakyat hanya sekitar 3 ton per hektare, sementara perusahaan swasta mampu mencapai 6–7 ton per hektare. Sebagai perbandingan, produktivitas sawit di Malaysia bahkan bisa menembus 8–9 ton per hektare.

Salah satu penyebab utama rendahnya produktivitas tersebut adalah usia tanaman yang sudah tua. Banyak kebun sawit rakyat di Sumatera dan Kalimantan telah berumur lebih dari 25 tahun, sehingga secara agronomis memang membutuhkan peremajaan.

Pemerintah sebenarnya telah menjalankan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan bantuan dana yang kini mencapai Rp60 juta per hektare. Namun, menurut Bustanul, biaya riil peremajaan masih berada di kisaran Rp70–80 juta per hektare. Akibatnya, realisasi PSR masih jauh dari target.

Pemerintah sempat menargetkan peremajaan 180 ribu hektare per tahun, kemudian diturunkan menjadi 120 ribu hektare, namun realisasinya baru sekitar 29–30 persen.

Dengan kondisi tersebut, Bustanul mengingatkan potensi stagnasi produksi sawit nasional mulai 2026. Ia menilai, dengan laju peremajaan yang lambat dan kebun yang terus menua, produksi sawit sulit melonjak signifikan.

Di sisi lain, ia juga menyoroti tantangan global terkait isu keberlanjutan, termasuk kewajiban sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) serta kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang berpotensi memengaruhi ekspor sawit Indonesia ke Uni Eropa.

Meski demikian, harga CPO global yang masih berada di kisaran USD 970–1.000 per ton sepanjang 2025 dinilai cukup menguntungkan. Harga TBS di tingkat petani bahkan mencapai sekitar Rp3.000 per kilogram, jauh lebih baik dibanding periode sebelum program biodiesel diperluas.

Ke depan, Bustanul menegaskan pemerintah perlu menyeimbangkan kebijakan energi dan pangan, mempercepat peremajaan sawit rakyat, serta memperkuat pendampingan teknis agar industri sawit tetap berkelanjutan, petani berdaya, dan ketahanan ekonomi nasional tetap terjaga.