|
Mulai 2 Januari 2026, ketentuan KUHAP menegaskan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penyidik utama yang berwenang melakukan penyidikan terhadap seluruh tindak pidana. Meski berlaku resmi, aturan ini memunculkan perdebatan dan kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan kewenangan. Ke mana arah kebijakan ini dibaca?
Benarkah ada celah abuse of power, dan mekanisme atau tools apa yang dapat mencegahnya? Dibahas bersama Pakar Hukum Pidana, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi,
Dr. Ahmad Sofian. |
.png)
More
Religion & Spirituality
Education
Arts and Design
Health
Fashion & Beauty
Government & Organizations
Kids & family
Music
News & Politics
Science & Medicine
Society & Culture
Sports & Recreation
TV & Film
Technology
Philosophy
Storytelling
Horror and Paranomal
True Crime
Leisure
Travel
Fiction
Crypto
Marketing
History
Comedy
Arts
Games & Hobbies
Business
Motivation