|
Setahun pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka berjalan dalam suasana politik yang unik: tanpa kehadiran oposisi resmi di parlemen. Hampir seluruh partai politik merapat ke barisan pendukung pemerintah, menciptakan situasi “super mayoritas” yang jarang terjadi dalam sejarah politik Indonesia modern. Kondisi ini membawa dua wajah. Di satu sisi, jalannya kebijakan menjadi relatif mulus—pemerintah dapat mendorong berbagai program prioritas, seperti Asta Cita, reformasi digital, dan percepatan pembangunan infrastruktur tanpa hambatan politik berarti. Proses legislasi pun berlangsung cepat, karena dukungan politik di Senayan nyaris menyeluruh. Namun, di sisi lain, absennya oposisi formal berpotensi menggerus fungsi kontrol dan keseimbangan kekuasaan. Parlemen yang seharusnya menjadi ruang kritik dan pengawasan bisa berubah menjadi “stempel” kebijakan pemerintah. Risiko penyalahgunaan kekuasaan, minimnya perdebatan publik, dan berkurangnya transparansi menjadi kekhawatiran banyak pihak, terutama kelompok masyarakat sipil. Dalam situasi ini, peran pengawasan bergeser ke luar parlemen—lembaga independen, media, dan masyarakat sipil menjadi benteng penting untuk menjaga akuntabilitas. Pertanyaannya kini, apakah demokrasi tetap sehat tanpa oposisi resmi, atau justru rentan terhadap konsentrasi kekuasaan? Tahun pertama ini menjadi ujian nyata bagi komitmen pemerintah terhadap prinsip check and balance dalam sistem demokrasi Indonesia.
Talk :: Direktur Eksekutif TRUST Indonesia/Peneliti Adidaya Institute, Ahmad Fadli & Direktur Emrus Corner/Pakar Komunikasi Politik UPH, Dr Emrus Sihombing |