|
Pemerintah tengah mengkaji wacana pemutihan iuran BPJS Kesehatan bagi 23 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional kategori tidak mampu. Langkah ini dimaksudkan untuk menghapus utang iuran masa lalu agar mereka dapat kembali aktif tanpa hambatan administratif. Namun, wacana ini memicu pro dan kontra. Masyarakat khawatir beban tunggakan iuran yang mencapai triliunan rupiah justru dialihkan ke peserta lain melalui kenaikan iuran.
Bagaimana BPJS merespons? Mungkinkah kebijakan ini direalisasikan tanpa mengganggu pelayanan kesehatan? Simak perbincangan bersama Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. Dr. Ali Ghufron Mukti, MSc., PhD |
.png)
More
Religion & Spirituality
Education
Arts and Design
Health
Fashion & Beauty
Government & Organizations
Kids & family
Music
News & Politics
Science & Medicine
Society & Culture
Sports & Recreation
TV & Film
Technology
Philosophy
Storytelling
Horror and Paranomal
True Crime
Leisure
Travel
Fiction
Crypto
Marketing
History
Comedy
Arts
Games & Hobbies
Business
Motivation